Pelaku Bom Hotel JW. Marriott dan Ritz Carlton, who are they ???

SABAN kali teror bom terjadi, saban kali itu pula spekulasi berkembang. Spekulasi soal siapa pelakunya, dari kelompok mana mereka berasal, siapa yang mendanai, dan mengapa tempat itu yang menjadi sasaran bom.

Spekulasi itu pula yang terjadi pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 17 Juli 2009. Spekulasi paling gencar adalah menyangkut siapa pelaku pemboman, karena beberapa jam setelah bom meledak, polisi menyebut nama berinisial N sebagai tersangka pelaku peledakan.

Maka, banyak yang mengarahkan telunjuk ke nama Nur Hasbi aliasi Nur Said sebagai pelaku peledakan bom di JW Marriott. Bahkan, spekulasi pun berkembang hingga disebutlah nama Ibrahim sebagai orang yang diduga pelaku peledakan bom Ritz Carlton.

Caleg Terpilih pada Pemilu 2009

Meskipun agak terlambat, rasa-rasanya perlu juga disampaikan kepada temen-temen caleg-caleg terpilih untuk DPRD Kabupaten Subang. Minimal temen-temen tahu nama dan asal partainya.

Berdasarkan hasil pemilihan umum tanggal 9 April 2009 di Kabupaten Subang, PDIP merupakan partai pemenang dengan jumlah kursi 14 buah. Disusul Partainya Pak SBY, Partai Demokrat 9 kursi. Disusul PKS 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKPB 2 kursi. PKB, PAN dan Gerindra masing-masing memperoleh 3 kursi. PPP, PDK, dan Hanura masing-masing 1 kursi.

DPRD Desak Optimalkan Sosialisasi Perda Miras

SUBANG (SI) – Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Subang mendesak eksekutif mengoftimalkan sosialisasi peraturan darah (Perda) tentang pelarangan minuman keras (miras) di Kabupaten Subang. Berkaca pada sejumlah beberapa perda sebelumnya, Eksekutif dinilai setengah hati dalam sosialisasi produk hukium daerah, sehingga tidak menyentuh ke masyarakat umum dalam penerapannya.

Ketua Fraksi PKS, Agus Masykur Rosyadi menegaskan sepanjang lima tahun periode berjalan, Perda Miras merupakan satu-satunya perda yang menyentuh dan langsung bersinggungan dengan masyarakat luas. “Sebagus apapun peraturan itu, jika tidak sampai kepada masyarakat aturan tidak ada artinya. Sehingga sebagai konsekwensinya, pemerintah yang dalam hal ini pelaksana harus perda mampu mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga perda itu seledar menjadi produk hukum formalitas,” tegas Agus.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang

Isak Tangis Warnai Perda Miras

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Minuman Keras (Miras) yang mati suri sekitar tiga tahun akhirnya berhasil ditetapkan menjadi Peraturan. Penetapan Perda tersebut dubumbui keharuan berupa isak tangis salah satu anggota DPRD Kabupaten Subang .

Agus Masykur Rosyadi, dialah salah satu anggota DPRD Kabupaten Subang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menitikan air matanya menyambut penetapan Perda Miras yang mati suri selama tiga tahun yang lalu.

Dalam sidang paripurna DPRD yang membahas penetapan Perda Miras di Kabupaten yang terkenal dengan sisingaan tersebut berlangsung alot, dengan atmosfer ruangan dewan yang memanas serta banjir komentar dari 36 orang anggota dewan yang berkesempartan hadir.   Menurut Agus, deraian air matanya merupakan ungkapan rasa syukur atas ditetapkannya bab yang mengatur “Minuman Haram” itu. “Saya tak sanggup menahan air mata ini, dan ini merupakan curahan rasa syukur yang mendalam ketika bab miras ini mati suri hingga hitungan tiga tahun,”ungkapnya.

Paripurna Penetapan Miras Diwarnai Protes

Dua Anggota F-PDIP Walk-Out

SUBANG (SI)- Rapat paripurna DPRD dengan agenda pengesahan rancangan peraturan Daerah (Raperda) Minuman Keras (Miras) diwarnai aksi protes dan interupsi oleh sejumlah anggota Dewan. Bahkan dua angota F-PDIP memilih walk out karena tidak puas dengan keputusan pimpinan sidang.

Rapat paripurna yang berjalan sejak pukul 11.30-13.30 WIB itu awalnya betjalan tertib dan lancar. Aksi protes dan hujan interupsi mulai menghujani rapat paripurna, setelah ketua Pansus raperda Miras, Ade Sugiyanto selesai membacakan laporan Pansus Raperda tentang Larangan pembuatan, peredaran, penyimpanan, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.

Perda Nikah Bedolan “Dibedol”

SUBANG, RAKA- Peraturan daerah (Perda- red) nomor 22 tahun 2006 tentang biaya pencatatan nikah bedolan, akhirnya “dibedol” (dicabut-red) oleh DPRD Kabupaten Subang. Perda tersebut dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang melatarbelakangi Terbitnya Perda tersebut, yaitu dengan dicabutnya Instruksi Menteri Agama No. 2 Tahun 2004.

Pencabutan Perda tersbeut dilakukan oleh DPRD KAbupaten Subang dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Subang yang membahas tentang pencabutan PErda tentang nikah bedolan. Menurut Sekretaris Panitia Khusus tentang nikah bedolan, Agus Masykur Rosyadi, Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2006 tentang Biaya Pencatatan Nikah Bedolan merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Subang dengan tujuan untuk menata dan menertibkan pengelolaan biaya pencatatan nikah yang dilakukan masyarakat di luar balai nikah [bedolan].   “Pencatatan nikah diluar balai nikah atau bedolan meskipun tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan namun pada prakteknya bahwa lebih dari 80% peristiwa pernikahan, pencatatannya dilakukan di luar balai nikah atau nikah bedolan,”ungkap Agus.

Menentukan Pilihan

mengutip dari Ust. Akmal

Tulisan yang bagus dan mencerahkan…, Semoga bermanfaat..!

Assalamu’alaikum wr. wb.

Kalau Pilpres 2004 dianggap monumental karena merupakan kali pertamanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Pilpres 2009 juga tidak kalah serunya. Begitu banyak intrik, saling sindir, bahkan’saling ancam’, termasuk diantara sesama peserta koalisi. Sejak Partai Demokrat (PD) kelihatan di atas angin, secara alamiah bibit-bibit koalisi pun terbentuk. Yang tidak mungkin berkoalisi dengan PD adalah PDIP, yang sejak awal sudah punya harga mati : Megawati for President! Pada awalnya Golkar masih berusaha meneruskan koalisi dengan PD, namun menemukan dua ganjalan besar.

Pertama, penolakan dari partner utama PD lainnya, yaitu PKS. Kedua, antara SBY dan Jusuf Kalla sendiri memang sudah ada kerikil-kerikil tajam, sisa-sisa ‘pertempuran’ di Pileg yang barusaja berlalu. Pada akhirnya, Golkar – yang tak pernah terbiasa jad i’pengikut’ – memilih hengkang dari koalisi dan membentuk koalisinya sendiri,berpartner dengan Hanura. Dengan memasangkan Jusuf Kalla dengan Wiranto,sebenarnya sudah cukup banyak ego yang ditekan. Sebab, dulu Jusuf Kalla ‘membangkang’ dari ketentuan resmi Golkar yang mencalonkan Wiranto sebagai Presiden, sedangkan Wiranto sendiri adalah kader Golkar yang hengkang dari kepemimpinan Jusuf Kalla dan membentuk partainya sendiri. Wiranto pun harus rela menjadi Cawapres setelah lima tahun yang lalu sempat mencalonkan diri untuk menjadi Presiden. Di kedua kubu lainnya pun terjadi tarik-ulur yang memaksa banyak pihak untuk mengalah, kecuali bagi PD dan PDIP. SBY dan Megawati tetap jadi Capres, sedangkan rekan-rekan koalisi PD harus terkaget-kaget menerima Boediono sebagai Cawapres pilihan SBY, dan Prabowo harus melupakan kampanyenya sebagai calon Presiden yang sudah digelar sejak jauh-jauh hari. Akhirnya terwujudlah tiga pasang peserta Pilpres : SBY-Boediono, JK-Wiranto, danMega-Prabowo.

Ini Langkahku

Perubahan adalah sebuah keniscayaan

Berubah kepada hal-hal yang baik, mutlak harus dilakukan

Menuju Cita-cita kemuliaan yang hakiki

Hari ini harapan itu kugantungkan

Hari ini Langkahku dimulai